Editorialkaltim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan perhatian terhadap masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, meski sebagian wilayah tersebut kini secara administratif telah masuk dalam kawasan IKN.
Ahmad Yani menyebutkan bahwa kecamatan seperti Samboja Induk, Samboja Barat, dan Muara Jawa masih membutuhkan alokasi pembangunan yang nyata. Ia menyoroti bahwa proses serah terima dan pengalihan kewenangan dari kabupaten ke Otorita IKN belum tuntas secara resmi, sehingga pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan tanggung jawab terhadap masyarakat setempat.
“Yang kita prioritaskan dalam RPJMD adalah 18 kecamatan. Tapi kita juga memikirkan dua kecamatan lain yang kini sebagian masuk IKN. Kita tidak bisa serta-merta mengabaikan wilayah itu,” ujarnya, Senin (4/8/2025).
Ahmad Yani juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran dalam RPJMD 2025 terhadap wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur di daerah penyangga IKN sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan publik masyarakat.
“Caranya mendekatkan Kutai Kartanegara dengan IKN adalah dengan membangun infrastrukturnya. Ini yang kita harap agar terjawab dalam RPJMD tahun 2025 dan seterusnya,” tegasnya.
Selain itu, Ketua DPRD Kukar menyarankan agar pelaksanaan proyek pembangunan menggunakan pola multi-years (tahun jamak). Dengan cara ini, beban anggaran tidak berat di satu tahun anggaran saja dan pembangunan dapat menyentuh wilayah yang lebih luas secara merata.
“Multi-years itu bagus. Anggaran bisa dibagi, tidak berat di satu tahun saja. Apalagi kita banyak target pembangunan di beberapa wilayah,” tambah Ahmad Yani.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya efektivitas program penanganan kemiskinan oleh masing-masing komisi DPRD. Ia berharap setiap rancangan program benar-benar mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di kawasan yang masih tertinggal secara ekonomi dan pelayanan publik.
“Kita harap program dari para ketua komisi bisa berjalan efektif, karena ujungnya semua untuk rakyat,” pungkasnya.(ftr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
