Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pihaknya bersama pemerintah daerah harus bersikap tegas terkait dugaan tindakan asusila di salah satu pondok pesantren di wilayahnya. Menurutnya, langkah tegas penting dilakukan agar dunia pendidikan tetap terjaga dari praktik-praktik yang merusak moral.
Ahmad Yani mengaku prihatin dengan kasus tersebut. Ia menilai penanganan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru, khususnya bagi para santri yang sedang menimba ilmu.
“Kalau ditutup, artinya masa depan anak-anak juga terdampak. Maka harus dipertimbangkan secara matang,” katanya, Sabtu (16/8/2025).
Ia menambahkan, DPRD Kukar sejak awal mendorong adanya sikap jelas dan terukur dalam kasus ini. Menurutnya, pelaku harus ditindak tegas secara hukum, sementara lembaga pendidikan harus diawasi ketat agar kejadian serupa tidak terulang.
Namun, Ahmad Yani menegaskan penutupan pesantren bukan satu-satunya opsi. Ia menyebut penutupan hanya bisa dilakukan jika terbukti ada pelanggaran berat, termasuk fasilitas tidak layak atau izin operasional yang tidak jelas.
Sebagai alternatif, ia mendorong pembekuan sementara sambil menunggu hasil evaluasi. Menurutnya, langkah ini lebih bijak ketimbang langsung menutup, sehingga manajemen ponpes masih memiliki kesempatan untuk berbenah.
“Kalau siswanya sedikit, fasilitasnya tidak layak, atau tidak berizin, memang bisa ditutup. Tapi lebih baik dibekukan dulu sampai ada perbaikan,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya menempatkan kepentingan santri di atas segalanya.
“Yang utama anak-anak tidak kehilangan hak pendidikan. Kalau harus dipindahkan ke sekolah lain, itu bisa jadi solusi,” tutupnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
