Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menegaskan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting di balik capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Kukar.
Hal ini ia sampaikan usai memimpin Rapat Paripurna ke-20 dengan agenda persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Senin (21/7/2025).
“Sinergi yang terjalin selama ini sangat baik dan hasilnya bisa kita lihat bersama pada pertanggungjawaban APBD 2024. Kami berharap kerja sama ini bisa terus diperkuat pada tahun-tahun mendatang,” ujar Yani di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.
Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Junadi, Aini Farida, para anggota dewan, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekda Sunggono, dan kepala OPD.
Ahmad Yani juga menyampaikan bahwa untuk APBD 2025 pihaknya akan lebih selektif mengawal belanja daerah agar tepat sasaran dan manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. Menurutnya, efisiensi belanja menjadi penting untuk mendukung pembangunan yang lebih kondusif.
“Fokus kita tahun depan memastikan setiap anggaran memiliki tujuan jelas dan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut. Ia memastikan proses selanjutnya akan segera ditindaklanjuti dengan pengiriman berita acara ke gubernur untuk pengesahan Perda.(ndi/ftr)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
