Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menegaskan pentingnya pemerataan program pembangunan di seluruh kecamatan. Ia mengingatkan agar tidak ada wilayah yang mendapat porsi berlebihan, sementara daerah lain justru terabaikan.
Penegasan itu ia sampaikan usai rapat paripurna ke-4 masa sidang I tahun 2025 yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, Senin (25/8/2025) malam. Dalam rapat tersebut, Pemkab dan DPRD sepakat proyeksi APBD Kukar 2026 senilai Rp7,5 triliun, lebih kecil dari APBD 2025 yang mencapai Rp12 triliun.
Yani menilai, penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan keadilan pembangunan. Ia menekankan strategi DPRD dalam membagi anggaran secara merata agar semua kecamatan tetap mendapat sentuhan program.
“Jangan sampai ada kecamatan yang diprioritaskan, sementara kecamatan lain kosong dari kegiatan. Prinsipnya kita ingin semua wilayah mendapatkan perhatian yang sama,” ujar Yani.
Ia juga menekankan, optimalisasi program harus dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Menurutnya, dengan anggaran yang terbatas, pemerataan menjadi solusi agar masyarakat di semua wilayah tetap merasakan manfaat pembangunan.
DPRD, kata Yani, berkomitmen mengawal agar pembahasan APBD 2026 tidak keluar dari visi besar Kukar Idaman Terbaik. Ia menilai, meski jumlah APBD menurun, arah pembangunan bisa tetap berjalan selama dijalankan dengan strategi yang tepat.
“Pembangunan tetap kita sesuaikan dengan RPJPD, fokus pada infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat. Yang penting, semua wilayah merasakan kehadiran program pemerintah,” pungkasnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
