Editorialkaltim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menilai peserta aksi belum memiliki persiapan yang matang. Aksi yang digelar mahasiswa di halaman Kantor DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025) memiliki sejumlah catatan. Hal itu ia sampaikan menyoroti ketidaksiapan peserta aksi saat melakukan demonstrasi.
“Dan teman-teman mahasiswa ini tidak siap sebenarnya. Begitu kita buat kesepakatannya untuk ditandatangani baru cari pulpen baru cari kertas, cari-cari materai,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan mahasiswa seharusnya telah siap dengan segala hal yang diperlukan khususnya tuntutan yang mereka suarakan. Terutama berkas-berkas yang dibutuhkan saat akan mengajukan tuntutan. Menurutnya peserta aksi jangan sampai terhambat dengan persoalan-persoalan kecil yang akhirnya tujuan mereka tidak mencapai kesepakatan.
“Jadi demonya ke depan kalau memang itu aspirasi memang disiapkan. Kalau memang teman-teman adik-adik mahasiswa saya sih sarankan aspirasi kalau mau ini dibuatkan memang supaya kalau disepakati langsung ditulis,” ungkapnya.
Sebelumnya aksi tersebut berjalan dengan kondusif tetapi tidak menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Hal itu terjadi karena tuntutan mahasiswa untuk menghadirkan sejumlah perwakilan instansi pemerintah tidak dapat dipenuhi.
“Kami minta perwakilan-perwakilan mahasiswa berapa pun elemennya untuk mengkaji dan kalau setuju ditandatangani. Nah, teman-teman menginginkan itu ditandatangani oleh Ketua DPRD, Gubernur, terus Pangdam, Kapolda, ya kan? Ya kan enggak mungkin dilaksanakan di situ,” tambahnya.
Meskipun DPRD Kaltim telah menemui peserta aksi dan meminta perwakilan mereka untuk berdiskusi di dalam kantor DPRD, namun peserta aksi menginginkan agar semuanya ikut masuk. Akhirnya tidak dicapai kesepakatan, Ketua DPRD Kaltim kembali dan peserta aksi tetap berada di gerbang halaman kantor DPRD Kaltim sampai aksi dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian.
“Nah, akhirnya kita tutuplah sampai jam 18.00,” ungkapnya.
Kendati demikian ia mengapresiasi upaya yang dilakukan mahasiswa menyuarakan aspirasi rakyat. Ia menekankan sejumlah kebijakan harus dikritisi khususnya apalagi kebijakan tersebut tidak pro rakyat.
Adapun sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa yang terdiri dari 11 tuntutan, sebagian besar ditujukan untuk DPR RI dan pemerintah pusat. Ia mengatakan tuntutan tersebut akan ditindaklanjuti untuk menjadi rekomendasi ke pemerintah pusat. Sementara tuntutan yang ditujukan untuk pemerintah daerah akan dibahas secara internal bersama pihak terkait. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
