Editorialkaltim.com — Memasuki usia ke-69 tahun, Provinsi Kalimantan Timur dinilai perlu menjadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satu langkah kunci yang didorong adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan pada dana transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menilai selama ini Kalimantan Timur masih terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) serta berbagai skema dana alokasi dari pemerintah pusat. Padahal, potensi ekonomi daerah dinilai cukup kuat untuk menopang kemandirian fiskal.
“Kalau ada DBH atau dana alokasi lain itu merupakan bonus. Tetapi, harapan ke depan Kaltim bisa berdiri di kaki sendiri lewat PAD,” ujar Hasanuddin, Jumat (9/1/2026).
Ia menegaskan, kontribusi Kalimantan Timur terhadap perekonomian nasional selama ini sangat signifikan. Bahkan, Kaltim secara konsisten masuk jajaran lima besar nasional dan berada dalam 10 besar dari 36 provinsi dalam hal kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Artinya secara potensial, Provinsi Kaltim itu sangat memungkinkan untuk mandiri secara fiskal,” ucapnya.
Menanggapi isu efisiensi anggaran yang belakangan ramai diperbincangkan, Hasanuddin menyebut kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai realokasi anggaran. Menurutnya, sejumlah anggaran daerah dialihkan ke pemerintah pusat untuk mendukung program-program nasional yang kini menjadi kewenangan pusat.
Sementara itu, terkait penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD belum dapat memberikan evaluasi resmi. Hal tersebut lantaran proses penilaian belum memasuki tahapan formal yang didasarkan pada indikator yang jelas dan terukur.
“Belum bisa kita nilai, karena indikator resminya belum ada. Kita menilai pemerintahan itu lewat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, serta indikator kinerja yang jelas,” tegasnya.
Ke depan, DPRD Kaltim berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) setelah menerima laporan hasil audit BPK. Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami hasil evaluasi sekaligus menyusun rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya penetapan skala prioritas pembangunan, terutama bagi wilayah pedalaman yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
