KaltimSamarinda

Ketua DPRD Kaltim Bantah Tuduhan Pengurangan Anggaran Beasiswa

Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud

Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dengan tegas menanggapi tuduhan terkait pengurangan anggaran beasiswa yang diklaim bermotif keuntungan dari proyek tertentu. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan fitnah yang tidak dapat diterima.

“Proses penganggaran di pemerintahan dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan transparan. Tuduhan adanya keuntungan fisik sebesar 10 persen yang ditujukan kepada DPRD dan Pj Gubernur adalah tidak benar,” ungkap Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Dia menambahkan semua alokasi anggaran diawasi ketat dan prosedur yang ada diikuti dengan seksama.

Baca  Rapat DPRD Kaltim dengan Serikat Buruh Panas, Ketua Komisi IV Tegur Peserta

Politisi dari Partai Golkar ini juga menekankan perbedaan peran antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran. “Eksekutif memiliki rencana kerja sendiri, sementara DPRD hanya bertugas mengawasi dan mengumpulkan aspirasi masyarakat,” jelasnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program beasiswa dikelola penuh oleh Dinas Pendidikan dan pengelolaan anggaran setelah disahkan berada sepenuhnya di tangan eksekutif.

Menanggapi isu keuntungan 10 persen dari proyek pokir yang melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik, Hasanuddin menyarankan pihak yang menyebarkan isu untuk mengonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim. “Jika benar ada dana tersebut, Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah pihak yang paling tepat untuk dimintai keterangan,” saran Hasanuddin.

Baca  Peringatan Hari Pahlawan Ke-78 di Kaltim: Upacara dan Tabur Bunga di TMP Kesuma Bangsa

Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak hanya tidak berdasar tetapi juga berpotensi merusak reputasi institusi pemerintah dan berkonsekuensi hukum. Hasanuddin mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi.

Di akhir pembicaraannya, Hasanuddin menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk proyek pokir yang merupakan aspirasi masyarakat yang diperoleh saat reses.

Baca  Gelar Sosialisasi Visi Misi Bakal Calon Pilkada 2024 Dan PKPU No. 8 2024 KPU Libatkan Berbagai Lapisan Masyarakat

“Pokir adalah aspirasi masyarakat yang kami tampung saat reses, tetapi pelaksanaannya berada di tangan eksekutif. Tuduhan bahwa kami terlibat dalam pelaksanaan anggaran adalah tidak benar,” tegas Hasanuddin. (lin/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker