Editorialkaltim.com – Tren patriarkal alias ketimpangan gender semakin menguat. Hal ini membuktikan secara terang-terangan adanya kemunduran peran perempuan dalam pengambilan kebijakan publik. Akibatnya, kepentingan perempuan sering kali terabaikan dalam kebijakan pembangunan daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan bahwa dirinya telah satu dekade berada di dunia politik, namun pengaruh perempuan di ranah strategis masih jauh dari harapan.
“Meski posisi saya cukup strategis, tetapi keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan masih terbatas. Perjuangan untuk kesetaraan tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat,” ucap Sri, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat peran perempuan di dunia politik. Nilai-nilai kesetaraan akan terbentuk sejak dini jika akses pendidikan merata dan inklusif.
“Pembekalan rasa percaya diri kepada perempuan perlu diterapkan, agar tidak ragu dalam mengambil peran dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Sri juga menekankan bahwa posisi perempuan tidak boleh hanya menjadi pelengkap di parlemen, tetapi harus terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan yang adil dan inklusif.
Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk mencapai target 30% keterwakilan perempuan sesuai RPJMN 2025. Kata Sri, perempuan perlu memiliki banyak ruang dalam pengambilan keputusan.
“Hal ini bukan hanya sekadar representasi, namun menciptakan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya. (nit/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
