Kekhawatiran Angka Kemiskinan di Kutai Timur dan Tanggapan Anggota DPRD

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, mengungkapkan keprihatinan terhadap angka kemiskinan di daerah tersebut yang masih tinggi. Berdasarkan data BAPPEDA yang dibahas dalam rapat koordinasi, tercatat sekitar 37 ribu kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin dan 22 ribu lainnya miskin ekstrem.

Novel menjelaskan pentingnya verifikasi data untuk memastikan keakuratan angka kemiskinan. “Yah, tentu yang pertama menurut saya adalah kita pastikan dulu benarnya dari BPS itu angka realnya berapa, kemudian untuk pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang punya tanggung jawab untuk memberikan solusi pada masyarakat miskin ini,” ungkap Novel di kantor DPRD Kutim.

Selanjutnya, Novel menyoroti keefektifan program yang telah diberikan anggaran besar namun belum menunjukkan adanya perubahan signifikan. “Ketika memang masyarakat Kutim ini sebagian atau ada yang masuk kategori miskin maka pemerintah harus ada langkahnya, apalagi kalau sudah ada program yang diarahkan ke OPD atau dinas terkait, saya kira harus betul-betul memberikan informasi terbuka seperti misalnya anggaran untuk orang miskin di dinas kesehatan kegiatannya apa, nilainya berapa dan progressnya sampai di mana,” jelas Novel.

Menurut Novel, penting bagi anggaran dan program yang diperuntukkan untuk OPD dalam mengatasi kemiskinan agar memiliki regulasi yang jelas untuk menghindari kekeliruan. “Artinya semua harus punya indikator dalam 5 tahun misalnya, pertama ini dinas terkait untuk orang miskin sudah berapa masyarakat miskin yang menjangkau untuk mereka dapat BPJS kesehatan gratis misalnya, atau di dinas sosial misalnya kegiatan mereka apa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin seperti sembako pertiga bulan atau enam bulan, kan intinya harus jelas kan,” terang Novel.

Lebih lanjut, Novel berharap agar apa yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan harus tepat sasaran dan sesuai dengan data yang ditargetkan. “Intinya saya sepakat pemerintah memberikan anggaran yang cukup dalam hal ini, tapi yang lebih penting adalah bagaimana program itu harus terarah pada orang-orang yang berhak, jangan sampai nanti ada lagi alasan kalau bantuan ini ternyata tidak sampai pada masyarakat yang layak dibantu,” pungkasnya. (shn/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.