Editorialkaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengungkapkan kondisi memprihatinkan terkait perumahan di daerahnya. Ia menyebut ada sekitar 177 ribu warga Kaltim yang tergolong berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah layak huni.
Data tersebut mencakup kelompok masyarakat dari berbagai profesi, mulai petani, nelayan, hingga pengemudi ojek. Bahkan, sebagian anggota TNI dan Polri dengan penghasilan terbatas juga masuk dalam kategori tersebut.
Tak hanya soal kepemilikan rumah, Gubernur Harum menuturkan banyak rumah yang saat ini masih tidak layak huni. Tercatat ada sekitar 60 ribu unit rumah yang harus diperbaiki, ditambah 250 ribu rumah lain yang kondisinya juga jauh dari kata layak.
“Kita ingin masyarakat Kaltim bisa tinggal di rumah yang nyaman, sehat, dan layak. Jangan sampai ada lagi warga kita yang bertahun-tahun hidup di rumah yang tidak memenuhi standar,” kata Harum.
Untuk itu, Pemprov Kaltim meluncurkan program Gratispol Biaya Administrasi Perumahan. Melalui kerja sama dengan sejumlah bank, pemerintah menanggung biaya administrasi senilai Rp10 juta bagi masyarakat yang mengambil kredit rumah.
Rumah yang bisa diakses melalui program ini berkisar Rp180 juta hingga Rp190 juta per unit. Dengan pembebasan biaya administrasi, masyarakat cukup fokus pada cicilan bulanan tanpa terbebani biaya awal.
Harum menegaskan program ini merupakan langkah awal dalam menjawab kebutuhan perumahan rakyat.
“Dengan program ini, kita ingin memastikan warga berpenghasilan rendah juga punya kesempatan memiliki rumah yang layak,” tandasnya.(ndi/adv diskominfokaltim)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
