Nasional

Jokowi Terus Tebar Bansos, Sebut Hampir Semua Negara Gagal Panen

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, 29 Januari 2024 (Foto: BPMI Setpres)

Editorialkaltim.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui kenaikan drastis harga beras di Tanah Air. Gagal panen global menjadi penyebab utama permasalahan ini, sebagaimana disampaikan saat penyerahan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (29/1/2024)

“Kenapa bantuan beras ini kita berikan? Karena memang di seluruh dunia, di semua negara itu harga berasnya terkerek naik semuanya, naik. Karena apa? Panennya banyak yang gagal, panennya banyak yang puso,” kata Jokowi.

Baca  Sri Mulyani: Rakyat Perlu Tahu Asal Sumber Uang Bansos

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan kegagalan panen, memaksa 22 negara untuk menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan kebutuhan domestik.

“Oleh sebab itu, kita kesulitan untuk membeli beras di negara-negara lain karena beras mereka dipakai sendiri untuk rakyatnya,” imbuh Jokowi.

Upaya peningkatan produktivitas padi menjadi fokus Presiden, dengan harapan dapat meningkatkan suplai beras dan menekan harga.

Baca  Jokowi: Kepemilikan Saham RI di Freeport Akan Naik Jadi 61% Bulan Depan, Keuntungan Bisa Tembus 80 Persen

“Kalau produktivitas padi kita turun seperti tahun kemarin, harga pasti otomatis naik karena suplainya tidak cukup, otomatis harga pasti naik. Itu kejadian di semua negara,” ungkapnya.

Pemerintah berupaya mengatasi dampak krisis dengan memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat.

Presiden menegaskan bahwa bantuan ini akan berlanjut hingga Juni 2024, dan dapat diperpanjang jika anggaran negara memungkinkan. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi tantangan krisis pangan ini.

Baca  Ahli: MK Tak Berhak Atasi Pelanggaran Administratif Pemilu

“Yang paling penting bapak ibu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni diberikan bantuan. Juli malah keterusan. Sementara sampai Juni. Nanti kalau APBN kita hitung-hitung cekap, bisa dilanjutkan lagi,” pungkas Jokowi. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button