Nasional

Jokowi Perintahkan BPKP Audit Total Tata Kelola PDN Usai Dibobol Hacker

Presiden Joko Widodo (Foto: BPMI Setpres)

Editorialkaltim.com – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan audit menyeluruh terhadap tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) menyusul insiden peretasan yang parah. Instruksi ini diberikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dalam sebuah rapat khusus yang diadakan di Istana Negara, Jakarta.

“Kita akan melakukan audit untuk melihat sejauh mana kerusakan yang terjadi serta memeriksa tata kelola PDN secara keseluruhan,” ungkap Yusuf Ateh saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (28/6/2024).

Baca  DPR RI Gelar Audiensi dengan Industri Motor Listrik, Bahas Penyesuaian Insentif

Dia mengatakan pihaknya akan mengkaji segala aspek dari PDN, termasuk keuangan dan sistem pengelolaannya.

“Kami akan memulai audit ini secepatnya setelah mendapat perintah langsung dari presiden,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusuf mengaku bahwa ini adalah kali pertama BPKP mendapat tugas untuk mengaudit PDN, yang baru-baru ini servernya diretas oleh peretas yang tidak diketahui.

Terkait dengan jadwal penyelesaian audit, Yusuf belum dapat memastikan. Namun, ia menegaskan bahwa timnya akan bekerja dengan cepat.

Baca  Jalan Tol Balikpapan-IKN Diproyeksikan Selesai Juli 2024, Jokowi: Jarak Tempuh jadi 30 Menit

“Kami akan berusaha selesai sesegera mungkin. The sooner the better, ikan sepat ikan gabus,” katanya.

Sementara itu, PDN sendiri mengalami kelumpuhan total sejak 20 Juni lalu, ketika peretas menyerang menggunakan ransomware dari Surabaya. Sampai saat ini, pemerintah masih berusaha untuk memulihkan sistem dan mengamankan data yang terancam.

Peretas meminta tebusan sebesar Rp131 miliar, sebuah tuntutan yang meningkatkan kekhawatiran akan keamanan cyber nasional.

Baca  KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Resmi Menang Pilpres 2024, Kuasai 58,59% Suara

Dalam kaitannya, anggota Komisi I, Mayjen Purn TB Hasanuddin, telah melontarkan kritik keras kepada BSSN yang dianggap lalai sehingga keamanan PDN bisa terkompromi. Menurutnya, kejadian ini mencerminkan “kebodohan nasional,” mengingat seringnya insiden peretasan dan kebocoran data yang terjadi selama bertahun-tahun. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker