Jembatan Motor Menuju Pulau Kumala Masih Tahap Wacana, Dispar Kukar Minta Kajian Matang
Editorialkaltim.com – Gagasan pembangunan jembatan khusus untuk kendaraan roda dua menuju kawasan wisata Pulau Kumala, Tenggarong, kembali mencuat sebagai salah satu upaya peningkatan aksesibilitas destinasi unggulan di Kutai Kartanegara (Kukar). Namun hingga saat ini, wacana tersebut belum masuk dalam dokumen perencanaan resmi Pemerintah Kabupaten Kukar.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Arianto, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi konkret mengenai realisasi proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa wacana ini masih berada dalam tahap awal dan perlu dikaji secara menyeluruh. “Saya belum mendapat informasi pasti apakah pembangunan jembatan motor itu benar-benar akan direalisasikan atau tidak. Kalau memang ini masih sebatas ide awal, tentu perlu kajian lebih lanjut,” ujarnya.
Arianto mengakui bahwa usulan pembangunan jembatan motor menuju Pulau Kumala merupakan hal yang patut dipertimbangkan, terutama jika tujuan utamanya untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pengembangan pariwisata. Namun ia menegaskan bahwa setiap pengembangan infrastruktur harus mengedepankan pertimbangan teknis, lingkungan, dan tata kelola jangka panjang.
“Kalau memang jembatan ini dimaksudkan untuk mendukung Pulau Kumala sebagai destinasi wisata, tentu kami di Dispar akan memberikan dukungan. Tapi semuanya harus berbasis kajian. Kita perlu tahu dampaknya, urgensinya, dan bagaimana mekanisme pengelolaannya nanti,” terang Arianto.
Pulau Kumala selama ini dikenal sebagai ikon wisata Kota Tenggarong yang menyimpan potensi besar dalam mendongkrak sektor ekonomi lokal. Aksesibilitas yang lebih baik diyakini dapat membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan usaha masyarakat sekitar, dan perluasan kegiatan ekonomi kreatif berbasis wisata.
Namun, Arianto juga mengingatkan bahwa rencana pembangunan apapun harus selaras dengan visi jangka panjang pembangunan kepariwisataan Kukar. Termasuk di dalamnya aspek keberlanjutan lingkungan, kesiapan infrastruktur pendukung, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan kawasan wisata.
“Kita tidak bisa hanya melihat manfaat sesaat. Pembangunan jembatan atau infrastruktur lain harus sejalan dengan visi besar Kukar untuk pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.
Hingga saat ini, Dispar Kukar belum mengantongi dokumen resmi atau hasil kajian awal mengenai rencana jembatan tersebut. Arianto menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu perkembangan lebih lanjut dan siap terlibat dalam proses perencanaan apabila gagasan tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah. “Kalau nanti ada pembahasan lebih konkret, tentu akan kita pelajari dan rencanakan bersama. Tapi untuk sekarang, belum ada arahan resmi yang kami terima,” tutupnya. (Roro/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
