KaltimSamarinda

Jembatan Kaltim Kerap Ditabrak Tongkang, DPRD Dorong Perusda Kelola Assist

Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Insiden penabrakan fender jembatan oleh kapal pengangkut batu bara kembali terjadi di Kalimantan Timur. Kali ini, kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak pelindung pilar Jembatan Abdoel Moeis Hassan (Jembatan Mahulu), Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Selasa (23/12/2025) sekitar pukul 06.30 WITA. Kejadian tersebut menambah daftar insiden serupa yang terjadi sepanjang tahun ini dan memicu kekhawatiran terhadap keselamatan serta kondisi jembatan.

Menanggapi peristiwa itu, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menilai perlu adanya penataan ulang sistem assist pelayaran di bawah Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu. Ia mendorong agar seluruh kegiatan assist ke depan dikelola dan diberdayakan melalui perusahaan daerah (Perusda).

Baca  Pelantikan Bupati dan Wabup Kubar Dijadwalkan 10 Februari di Samarinda

Menurut Hasanuddin, langkah tersebut penting mengingat jembatan-jembatan di Sungai Mahakam merupakan aset milik pemerintah daerah. Karena itu, pengelolaannya harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tidak boleh lagi ada perusahaan, baik perseroan maupun swasta, yang berhubungan langsung dengan operator atau regulator. Seluruh kegiatan harus melalui perusahaan daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah,” ujar Hasanuddin, Rabu (24/12/2025).

Baca  Anggota Dewan Ingatkan Pemkot Pertahankan Elemen Asli Bangunan Kantor Kelurahan Budaya

Ia mengungkapkan, kondisi di lapangan saat ini masih jauh dari ideal. Dari sekitar sepuluh kapal yang melintas, hanya satu hingga dua kapal yang memanfaatkan layanan assist melalui Perusda. Padahal, aktivitas pelayaran tersebut berkaitan langsung dengan pengamanan aset daerah.

“Artinya, masih ada kapal-kapal yang tidak melalui Perusda, padahal yang dilintasi itu adalah aset pemerintah daerah,” katanya.

Baca  DPRD Kaltim Dorong KPAD Lebih Mandiri Wujudkan Provinsi Layak Anak

Hasanuddin menegaskan, penguatan peran Perusda dalam pengelolaan lalu lintas sungai sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus mengoptimalkan potensi daerah agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD secara berkelanjutan. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button