Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Mohammad Jamhari, menyoroti kesenjangan pembangunan infrastruktur antarwilayah di Kukar. Ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Kukar mengedepankan prinsip keadilan dalam pembagian program pembangunan, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih minim infrastruktur dasar.
“Pembangunan kita minta artinya pembagian yang setara dulu. Jadi, nanti prioritas-prioritas adil tidak harus sama, tapi minimal dengan komitmen Ketua DPRD yang baru (Ahmad Yani), yang merencanakan ke depan dengan RPJMD kemarin,” kata Jamhari di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (6/8/2025).
Jamhari merupakan anggota DPRD Kukar dari Daerah Pemilihan V yang meliputi sejumlah wilayah terpencil dan perdesaan. Menurutnya, banyak daerah di dapil tersebut masih tertinggal dari segi akses jalan dan infrastruktur dasar lainnya.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap visi Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, yang dinilainya punya komitmen kuat dalam mendorong pemerataan pembangunan yang berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski anggaran reses belum cair, Jamhari memastikan tetap akan menyerap aspirasi warga secara langsung. Ia menegaskan reses akan tetap dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.
“Reses saya nunggu hari terakhirnya. Karena dengan anggaran yang belum turun juga kita untuk reses ya, masih nunggu,” jelasnya.
Menurut Jamhari, sebagian besar aspirasi yang ia terima selama masa reses sebelumnya berkaitan dengan kebutuhan dasar infrastruktur, khususnya pembangunan jalan desa. Ia berharap pemda segera menjadikan hal itu sebagai prioritas nyata.
“Saya itu dapat banyak aspirasi jalan dan infrastruktur karena yang paling merasa warga,” tutup Jamhari.(ftr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
