gratispoll
KaltimKukar

Jalan Rusak Akibat Tambang, Dewan Kaltim Minta Pemerintah Jangan Tutup Mata

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin (Foto: Editorialkaltim/Fitra)

Editorialkaltim.com – Aktivitas truk tambang yang lalu-lalang di jalan umum Kalimantan Timur kembali menuai kecaman. Bukan cuma menimbulkan kerusakan fisik pada infrastruktur, tapi juga memperparah keresahan sosial di tengah masyarakat.

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, angkat bicara. Ia menilai, pemerintah terlalu permisif terhadap perusahaan tambang yang tak kunjung membangun jalan khusus hauling. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kewajiban tersebut sudah lama berlaku.

“Sejak awal seharusnya ini bisa dicegah. Tapi karena tidak ada langkah konkret, masyarakat lagi yang harus menanggung risikonya,” tegas Salehuddin dalam keterangannya.

Baca  Budianto Usulkan Pembangunan Sirkuit Balap Resmi untuk Kurangi Balapan Liar

Ia mengingatkan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2016 sudah mengalami revisi dan bahkan disampaikan ke kementerian. Namun, menurutnya, biro hukum di daerah terkesan lambat menindaklanjuti dan hanya menjadikan aturan itu sebagai simbol formalitas.

Dampak dari pembiaran ini, kata Salehuddin, bukan hanya soal jalan yang berlubang atau rusak. Lebih dari itu, rasa aman warga terus tergerus dan potensi konflik antara masyarakat dan perusahaan bisa meletup kapan saja.

Baca  Sekretariat DPRD Kukar Raih Peringkat Ketiga di Turnamen Mini Soccer Sekwan se-Kaltim

“Kalau aturan tak ditegakkan, ya wajar kalau warga marah. Ini menyangkut keselamatan. Jangan anggap enteng,” ujarnya.

Ia pun menyentil sikap pemerintah daerah yang hingga kini belum menunjukkan ketegasan dalam menegakkan aturan. Menurutnya, selama aparat tidak berani bertindak, perusahaan tambang akan terus menggunakan jalan umum semaunya.

“Keselamatan publik jauh lebih penting dari keuntungan perusahaan. Kalau sudah ada korban baru bergerak, itu namanya lalai,” tegasnya.

Baca  Program GratisPol Mulai Jalan, Tapi Banyak Warga Kaltim Masih Belum Paham Mekanismenya

Salehuddin menambahkan, pelanggaran yang terus dibiarkan seperti ini hanya akan memperlebar jurang ketegangan sosial, bahkan bisa memicu tindakan kriminal karena masyarakat merasa tidak dilindungi oleh negara.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis jalan. Ini soal keberpihakan. Pemerintah harus tunjukkan siapa yang mereka lindungi,” tutupnya.(ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button