Editorialkaltim.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tidak diperkenankan berpindah dari lokasi penugasan yang telah ditetapkan.
Penegasan itu ia sampaikan saat melantik 1.870 tenaga P3K dan paruh waktu di Halaman Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Jumat (31/10/2025).
Aulia mengatakan kebijakan tersebut dibuat untuk menjaga pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Kukar, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini kekurangan tenaga. Ia menilai, apabila pegawai di daerah pelosok diizinkan pindah ke kota, maka akan terjadi ketimpangan distribusi aparatur.
“Kalau yang ditempatkan di Kenohan atau Marangkayu minta pindah ke Tenggarong, nanti tenaga di ujung seperti Samboja dan Tabang bisa berkurang. Ini harus kita cegah,” tegasnya.
Bupati menekankan bahwa para tenaga P3K adalah garda terdepan pelayanan publik, sehingga setiap pegawai harus siap mengabdi di mana pun ditugaskan. Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin, profesionalitas, dan dedikasi dalam melaksanakan amanah tersebut.
“Guru harus mengajar dengan baik, tenaga kesehatan memberi pelayanan yang optimal, dan administrator bekerja disiplin. Dari situlah masyarakat menilai wajah pemerintahan kita,” tambah Aulia.
Menurutnya, keberadaan tenaga P3K dan paruh waktu ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Kukar dalam memperkuat pelayanan dasar masyarakat. Dari total 1.870 orang yang dilantik, sebanyak 78 merupakan tenaga guru, 67 tenaga kesehatan, dan 1.725 tenaga teknis dan paruh waktu yang ditempatkan di berbagai perangkat daerah.
Aulia juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus memperhatikan kesejahteraan para tenaga tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun, ia menekankan bahwa semangat pengabdian harus tetap menjadi prioritas utama.
“Kalau kondisi keuangan daerah membaik, tentu hak-hak mereka akan kita tingkatkan. Tapi yang paling penting adalah dedikasi dan loyalitas terhadap daerah penugasan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh tenaga P3K yang baru dilantik bisa menjadi ujung tombak pemerataan pelayanan publik hingga pelosok Kukar.
“Melalui kebijakan ini, kami ingin memastikan masyarakat di seluruh Kukar, dari Samboja sampai Tabang, merasakan pelayanan yang sama,” tutup Aulia.(ftr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
