Samarinda

Jadi Daerah Terakhir Penyelenggaraan Diseminasi Laporan Diagnostik Ketimpangan Untuk Indonesia LPEM FEB UI Sebut Ketimpangan Di Kaltim Terkendali

LPEM FEB UI melaksanakan kegiatan Diseminasi Daerah Laporan Diagnostik Ketimpangan untuk Indonesia. (istimewa)

Editorialkaltim.com – Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEB UI melaksanakan kegiatan Diseminasi Daerah Laporan Diagnostik Ketimpangan untuk Indonesia pada Selasa (23/07/2024) di Hotel Swiss Bell Samarinda. Acara ini dihadiri oleh akademisi dari beberapa perguruan tinggi negeri di Samarinda, serta beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelenggara acara, Andika, menyebut bahwa diseminasi ini merupakan tindak lanjut dari studi yang telah dilakukan oleh LPEM FEB UI sejak tahun 2023. “Hasil kajian yang kami lakukan diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam pembangunan daerah, tidak hanya terkait aspek moneter tetapi juga dalam akses pendidikan, sanitasi, dan kesehatan,” jelas Andika.

Baca  Dewan Samarinda Ajak Masyarakat Dukung Penerapan Raperda Ketahanan Keluarga

Acara ini juga merupakan bagian dari kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana data yang digunakan sebagai rujukan diperoleh dari BPS dan telah diverifikasi serta mendapat masukan dari lembaga tersebut. Pendanaan kegiatan diseminasi ini didukung oleh AFD, Bank Pembangunan dari Prancis.

Peneliti, Muhammad Hanri. (istimewa)

Diseminasi yang telah dilaksanakan sebelumnya di Jakarta, Bengkulu, Palu, dan Jayapura, kini berakhir di Samarinda sebagai kota terakhir dari rangkaian kegiatan ini.

Baca  Nobar Disporapar Samarinda, Indonesia Kalah dari China dalam Pertandingan

Peneliti Muhammad Hanri, yang menjadi narasumber dalam acara tersebut, mengungkapkan bahwa meskipun ketimpangan di Kaltim mengalami kenaikan antara tahun 2015-2018, ada penurunan yang signifikan dari tahun 2019-2022. “Penurunan ini terjadi karena adanya kenaikan pendapatan per kapita yang mengurangi selisih ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya,” paparnya.

Hanri juga menekankan pentingnya pembentukan forum komunikasi untuk mengkoordinasikan penyedia dan pencari kerja, serta meningkatkan dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk akses ke perlindungan BPJS. “Kedepannya, kita perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat paling bawah, menyediakan bantuan sosial yang efektif dan memberikan mereka perlindungan ketenagakerjaan,” tutupnya. (Adr/shn)

Baca  Pj Gubernur Kaltim Bahas Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Rapat Komisi II DPR RI

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker