Editorialkaltim.com – Keterbatasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Samarinda semakin mengkhawatirkan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membuat ruang pemakaman makin sulit ditemukan, dan kondisi ini dinilai bisa memicu persoalan sosial jika tidak segera diantisipasi.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan masalah TPU tidak bisa lagi dipandang sederhana. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama mencari solusi yang berkelanjutan.
“Kalau masyarakat terus menolak pembukaan lahan, sementara kebutuhan makin mendesak, maka kita akan menghadapi krisis pemakaman. Cepat atau lambat, ini akan jadi beban bersama,” ujar Samri, Selasa (23/9/2025).
Ia menilai pemerintah perlu memikirkan alternatif modern dalam penyediaan pemakaman, seperti TPU vertikal atau fasilitas krematorium yang sudah diterapkan di sejumlah kota besar.
“Kita harus mulai realistis. Lahan di Samarinda terbatas. Jadi selain membuka TPU baru, opsi pemakaman vertikal atau krematorium bisa jadi solusi jangka panjang,” jelasnya.
Samri juga mendorong adanya sosialisasi intensif agar masyarakat tidak kaget dengan konsep pemakaman modern tersebut. Edukasi yang tepat, kata dia, bisa membuka cara pandang baru sekaligus mengurangi penolakan warga terhadap rencana TPU.
“Perubahan pola pikir itu penting. Kita bicara soal fasilitas publik yang pasti dibutuhkan semua orang. Jadi jangan sampai kebutuhan dasar ini terhambat hanya karena kurang dukungan,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap Pemkot segera menyusun masterplan pemakaman kota yang komprehensif, melibatkan tokoh agama, akademisi, dan masyarakat. Dengan begitu, persoalan keterbatasan TPU tidak hanya ditangani dengan solusi jangka pendek, tapi juga strategi jangka panjang yang modern dan berkelanjutan. (nit/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
