Indonesia Kritik Keras Pendanaan Negara Maju Masih Sebatas Retorika, Jokowi: Bumi Kita Tengah Sakit

Editoriakaltim.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah pertemuan tingkat dunia mengemukakan pandangan tajam mengenai komitmen negara-negara maju terkait pendanaan transisi energi negara berkembang. Dalam pernyataannya, Jokowi mengkritik bahwa komitmen ini masih seringkali sebatas retorika belaka.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (09/09/2023).

“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal,” ucap Presiden Jokowi melalui keterangan resminya.

Menurut Presiden, percepatan transisi ekonomi menuju rendah karbon merupakan salah satu kunci penting untuk mengatasi isu perubahan iklim global. Namun, Jokowi menyayangkan bahwa hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas di banyak negara berkembang.

“Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate USD 100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” tutur Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau agar bisa mempercepat penurunan emisi secara signifikan. Ia menyoroti perlunya negara-negara maju untuk lebih bersedia memberikan dukungan nyata dalam hal ini.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pendanaan dalam percepatan penurunan emisi. Ia menyatakan bahwa kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus terus ditingkatkan, karena hal ini dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam menurunkan emisi secara global.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, Presiden mengusulkan perlunya adopsi standar global yang konsisten, terutama dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik greenwashing yang dapat merugikan upaya nyata dalam mengatasi perubahan iklim.

“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” jelas Presiden. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.