Editorialkaltim.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan silaturahmi bersama sejumlah pihak untuk membahas keluhan masyarakat terkait dugaan beredarnya isu BBM oplosan di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecelle, berlangsung di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (09/04/2025).
Hadir dalam forum tersebut perwakilan Polresta Samarinda, PT Kilang Pertamina Internasional Balikpapan, Pertamina Patra Niaga Regional Kaltim, Disperindagkop Kaltim, perwakilan SPBU Samarinda, komunitas ojek online, pemilik bengkel, masyarakat terdampak, serta sejumlah media.
Sabaruddin dalam pembukaannya mengatakan RDP digelar sebagai respons cepat atas laporan masyarakat yang mulai muncul empat hari sebelum kejadian puncak. Ia menyebut, banyak pengemudi ojek online yang tidak dapat bekerja karena motornya mogok setelah mengisi BBM.
“Hari itu mereka ingin mencari peruntungan, tapi motornya justru mogok. Ini jadi perhatian serius kami karena langsung berdampak pada ekonomi masyarakat,” ujar Sabaruddin.
Keluhan dari pengemudi ojek online disampaikan langsung dalam forum. Mereka mengalami kerugian karena kendaraan mengalami brebet bahkan mogok. Mereka meminta Pertamina bertanggung jawab dan segera memberikan solusi.
“Kami minta ada tanggung jawab. Ini bukan hanya soal motor rusak, tapi penghidupan kami sehari-hari,” ucap perwakilan ojek online.
Pemilik bengkel yang turut hadir, Ari menyampaikan keluhan serupa sudah dirasakannya sejak H-3 sebelum kejadian viral. Motor-motor injeksi yang datang ke bengkelnya umumnya mengalami brebet dan macet, dan setelah pemeriksaan ditemukan adanya partikel asing seperti jeli dalam bahan bakar.
“Kami uji tiga motor, satu motor baru. Semua alami gejala serupa. Kesimpulan sementara bahan bakar menjadi penyebab,” katanya.
Pihak Pertamina Patra Niaga Regional Kaltim melalui perwakilannya menyatakan telah melakukan uji ulang distribusi dan pengawasan sesuai standar operasional. Namun, mereka juga mengakui masih kesulitan mengidentifikasi penyebab pastinya karena minimnya sampel dari konsumen terdampak.
“Kami tidak bisa sepenuhnya menyalahkan SPBU karena mereka tidak memiliki fasilitas pengujian. Karena itu, kami ajak masyarakat untuk melaporkan keluhan ke hotline resmi kami,” ujar perwakilan tersebut.
Sebagai langkah konkret, Manager Retail Sales Region Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, menyampaikan kepada awak media seusai RDP bahwa Pertamina akan membuka layanan bengkel gratis bagi konsumen yang terdampak.
“Ini bentuk tanggung jawab kami. Bengkel gratis ini akan dibuka bekerja sama dengan bengkel-bengkel resmi dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM),” ungkap Addieb.
Ia menambahkan, skema kerja sama sudah diatur melalui perjanjian nasional yang disebut “payung kerja sama satu kabupaten/kota satu bengkel”. Saat ini, Pertamina tengah menyusun teknis pelaksanaannya agar layanan tersebut segera bisa diakses oleh masyarakat yang terdampak.
“Kami mohon masyarakat bersabar. Di pusat sudah ada perjanjiannya. Ini sedang kami jalankan di daerah,” pungkasnya. (Adr/Ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
