Nasional

Harga MinyaKita Naik dan Langka Puan Maharani Tegaskan Subsidi Harus Ringankan Beban Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok DPR RI)

Editorialkaltim.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya pengawasan ketat oleh Pemerintah atas distribusi minyak goreng bersubsidi MinyaKita menyusul kenaikan harga yang telah resmi diberlakukan. Puan menyoroti pentingnya subsidi yang efektif dan adil untuk masyarakat.

“Dengan adanya subsidi, tujuannya jelas untuk membantu meringankan beban masyarakat, bukan malah memberatkan,” ucap Puan dalam siaran pers yang diungkapkan kepada media di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita yang baru, yang dipatok menjadi Rp15.700 per liter, akan efektif minggu depan. Penyesuaian harga ini menanti terbitnya revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022, yang sebelumnya menetapkan HET minyak goreng subsidi Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Baca  Puan Maharani Bocorkan 5 Nama Cawapres Ganjar, Ada Andika Perkasa dan AHY

Puan mengungkapkan, peningkatan harga dipicu oleh penguatan nilai dolar AS dan disesuaikan dengan kenaikan harga bahan pokok lain, termasuk beras.

Namun, dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah kesulitan mendapatkan produk MinyaKita di pasaran, yang telah langka sejak isu kenaikan HET merebak.

“Kami di DPR telah menemukan beberapa masalah dalam distribusi MinyaKita. Masih ada kekurangan dalam pengawasan yang perlu diperketat,” lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Baca  Perusda Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Sepakati Kerjasama dengan Kejati

Pedagang mengakui harga MinyaKita sudah lama diperdagangkan dengan harga Rp16 ribu per liter, bahkan sebelum pengumuman resmi kenaikan harga. Mereka menyatakan harga pembelian dari distributor juga telah naik, yang terkadang mencapai Rp17 ribu per liter sejak Idul Fitri lalu, menyebabkan kesulitan dalam memperoleh stok.

Spekulasi mengenai penimbunan dan praktik tidak terpuji lainnya oleh oknum tertentu semakin memperburuk situasi. Puan menuntut Pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas untuk memastikan distribusi yang lancar dan untuk mengatasi praktik-praktik yang merugikan masyarakat ini.

Baca  Rieke Diah Pitaloka Desak Pembatalan Kebijakan Tapera, Tuntut BPK Audit Menyeluruh

DPR akan terus berupaya memonitor situasi dan mendorong Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkrit dalam menanggulangi kelangkaan ini.

“Kami tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut karena akan berimbas pada kenaikan harga komoditas lain dan semakin memberatkan rakyat,” tutup Puan dengan tegas. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button