Samarinda

Hadiri Kick Off KLHS Samarinda Samri Shaputra sebut Kebijakan Yang Dibuat Pemerintah Harus Selaras Dengan Kebutuhan Masyarakat

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (istimewa)

Editorialkaltim.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menghadiri pembukaan Kick Off Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Acara ini diadakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di Yen’s Delight Juanda 6. Hadir pula beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Samarinda sebagai tamu undangan.

Acara ini adalah bagian dari persiapan menjelang pemilihan Kepala Daerah, di mana Dinas Lingkungan Hidup berinisiatif menyusun rancangan KLHS yang akan dimasukkan dalam RPJMD Kota Samarinda untuk periode 2025-2029.

Baca  Legislator Samarinda Soroti TPS Rajawali yang Tidak Bisa Dipakai

Mengenai hal ini, Samri Shaputra menekankan pentingnya rancangan yang disusun pemerintah dalam mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ini dikarenakan, menurut beliau, kebijakan yang telah ada seringkali mengabaikan kepentingan rakyat.

Samri juga mengkritik banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini, yang diakibatkan kebijakan atau regulasi pemerintah yang merugikan masyarakat. “Kalau disambut baik tentunya tidak akan ada demo,” tuturnya pada Selasa (11/6/2024).

Baca  Sani Dorong Kurikulum Harus Dukung Kesejahteraan dan Kualitas Guru

Lebih lanjut, Samri berharap forum ini dapat menjadi wadah agar kebijakan pemerintah yang akan datang dapat lebih mendukung dan mendorong masyarakat, sehingga hak-hak mereka, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tidak dirugikan.

Samri menambahkan, “Hakekatnya pemerintah adalah mengayomi dan melindungi. Tujuan membuat regulasi adalah untuk mendukung hak-hak masyarakat itu sendiri.”

Baca  Hasil Hearing Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah

Di akhir wawancaranya, Samri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan agar semua pihak dapat merasa diuntungkan dan tidak terjadi penolakan dari masyarakat.(adr/shn/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltim

Related Articles

Back to top button