Hadapi Pemangkasan Anggaran 2026, Bupati PPU Genjot Kolaborasi dan Digitalisasi Desa

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai merapikan arah pembangunan jelang efisiensi anggaran tahun 2026. Melalui Roadshow Penyelarasan Program Prioritas Daerah di empat kecamatan, Bupati PPU Mudyat Noor meminta seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa menyatukan langkah.

Mudyat menegaskan pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Seluruh program, dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) hingga desa, wajib bergerak dalam satu bingkai prioritas daerah.

“Semua program harus selaras dengan prioritas daerah. Tidak boleh ada yang berjalan terpisah, baik OPD, camat, lurah, maupun pemerintah desa,” tegas Mudyat.

Ia menjelaskan, penyatuan visi ini menjadi krusial karena PPU menghadapi tekanan fiskal pada 2026, termasuk pengurangan dana transfer pusat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah menyusun strategi pembangunan yang lebih terukur dan berdampak langsung.

Dalam forum itu, Bupati menyoroti pentingnya pemberdayaan desa. Menurutnya, dana desa memiliki ruang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat jika dikelola secara produktif.

“Kolaborasi semua sektor harus diperkuat agar saling menutup kekurangan. Anggaran desa harus mendukung program yang menyentuh masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Mudyat juga mengingatkan para kepala desa untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dengan pendekatan kebermanfaatan ekonomi, bukan sekadar menghabiskan anggaran.

“Dana desa jangan dipakai tanpa arah. Kepala desa harus mengelolanya secara produktif dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi warga. Ingat, jabatan ini amanah dan tidak selamanya,” kata Mudyat.

Selain penguatan kolaborasi, digitalisasi layanan desa ikut menjadi fokus utama. Digitalisasi dinilai mampu mempercepat pelayanan publik, memetakan potensi desa, dan membangun sistem data terintegrasi sebagai dasar perencanaan.

“Sistem layanan desa berbasis digital harus mulai diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi masing-masing desa,” jelasnya.

Pemkab PPU menargetkan seluruh desa dan kelurahan terhubung dalam satu sistem data terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih program dan memudahkan pemantauan hasil pembangunan.

“Kita tidak ingin ada program yang tumpang tindih atau tidak tuntas. Dengan digitalisasi dan perencanaan yang terukur, pembangunan harus integratif dan berkelanjutan setiap tahun,” tambahnya.

Pada 2026, pemerintah daerah juga akan fokus pada penguatan sektor unggulan desa seperti pertanian, perikanan, penyediaan air bersih (Pamsimas), serta pengolahan sampah berbasis ekonomi untuk mendorong pendapatan berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi dan digitalisasi, arah pembangunan ke depan diharapkan mampu meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Mudyat.(tin/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya