Editorialkaltim.com – Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR RI, mengungkapkan kekhawatirannya terkait proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi meminggirkan masyarakat setempat.
Hal tersebut disampaikan Guspardi dalam rapat kerja bersama Otorita IKN yang diadakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024)
“Hindari marginalisasi terhadap masyarakat asli yang tinggal di daerah tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar IKN tidak meniru model pembangunan kota di negara lain yang mengesampingkan keberadaan masyarakat asli.
Sebagai anggota panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja) DPR yang turut andil dalam pembahasan Undang-Undang IKN, Guspardi menyoroti pentingnya menjadikan IKN sebagai kota yang inklusif, tidak eksklusif hanya untuk segelintir orang saja.
“Jangan hanya sebuah kota, ibu kota, diperuntukkan hanya untuk orang tertentu saja,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.
Ia mendesak Otorita IKN untuk memastikan pembangunan berlangsung dengan memperhatikan kebijaksanaan dan nilai luhur, sesuai dengan regulasi yang telah disahkan DPR.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menjamin tidak ada tindakan penggusuran yang dilakukan tanpa pertimbangan yang adil dalam pembangunan IKN.
Bambang, yang juga jadi warga setempat di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, menekankan tanggung jawabnya terhadap semua warga di sekitar IKN. Dia menyebutkan adanya euforia pembangunan yang harus dijalankan sesuai rencana tata ruang yang ada, berkomitmen untuk menghindari penggusuran semena-mena.
“Tentu saja itu tidak termasuk apa yang diwartakan sebagai penggusuran. Saya kita kita jauh dari kata penggusuran,” ujar Bambang. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
