Editorialkaltim.com – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta Pemkab lebih selektif menentukan belanja dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dinilai harus menjadi prioritas.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Gerindra Asnawi dalam Rapat Paripurna VIII DPRD Kukar, Selasa (29/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar.
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani itu mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan APBD Perubahan 2026. Sekretaris Daerah Kukar Sunggono hadir mewakili Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.
“Kami meminta Pemkab membelanjakan anggaran untuk kebutuhan prioritas saja, terutama program yang penting dan memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat Kukar,” ujar Asnawi.
Gerindra memberikan perhatian terhadap perbaikan jalan dan jaringan irigasi. Dua sektor tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan aktivitas masyarakat serta mendukung pergerakan ekonomi di daerah.
Selain infrastruktur, fraksi tersebut menyoroti pinjaman dan kewajiban utang Pemkab Kukar kepada Bankaltimtara. Gerindra meminta pengelolaan kewajiban tersebut dilakukan secara transparan agar kondisi keuangan daerah tetap terjaga.
“Transparansi terkait pinjaman dan kewajiban utang daerah juga perlu diperhatikan agar pengelolaan anggaran tetap akuntabel serta dapat diketahui masyarakat secara terbuka,” imbuhnya.
APBD Perubahan Kukar 2026 mencapai Rp7,1 triliun. Pendapatan daerah antara lain bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp5,4 triliun dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Rp576 miliar.
Belanja daerah diperkirakan mencapai Rp6,7 triliun. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan wajib, operasional, barang dan jasa, pembiayaan, pembayaran kewajiban daerah, hingga penanganan kondisi darurat bencana.
Pembahasan kemudian dilanjutkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pinjaman dan kewajiban utang daerah senilai Rp820 miliar turut masuk pembahasan.
DPRD Kukar menargetkan persetujuan bersama APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan paling lambat Rabu (30/9/2026).(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
