Editorialkaltim.com – Focus Group Discussion (FGD) terkait Regulasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) resmi dibuka Kamis (28/11/2024) di Samarinda. Acara ini diinisiasi Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dan dibuka langsung Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Susilo Pranoto.
FGD ini bertujuan untuk membantu pemegang izin PBPHH memahami tata cara pemenuhan komitmen sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.8 Tahun 2021, khususnya terkait pasal 182–189.
“Sebanyak 278 unit manajemen PBPHH terdaftar, namun hanya 86 yang aktif. Sisanya, 192 unit belum memenuhi komitmen karena berbagai kendala, termasuk minimnya pemahaman tata cara perizinan,” ungkap Susilo Pranoto.
Kondisi ini menjadi perhatian serius. Kurangnya pemahaman tata cara pemenuhan komitmen menjadi hambatan utama yang membuat banyak unit manajemen tidak aktif. Oleh karena itu, FGD ini dirancang sebagai langkah strategis untuk memberikan edukasi sekaligus solusi kepada pemegang izin PBPHH.
Acara ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK, BKPM Pusat, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kaltim, serta DPUPR Kota Samarinda.
Melalui diskusi ini, diharapkan pengelolaan hasil hutan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong keberlanjutan pengelolaan untuk generasi mendatang.
“Dengan koordinasi yang lebih baik dan pemahaman yang meningkat, kita optimis pengelolaan hasil hutan di Kalimantan Timur akan semakin maju dan sesuai dengan aturan,” tutup Susilo.(adv/ndi/diskominfo-kaltim)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
