Editorialkaltim.com – Masalah pembayaran gaji yang terlambat oleh PT Laut Bontang Bersinar (LBB), anak perusahaan Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ), kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Bontang, Sumardi, mengkritik keras manajemen perusahaan terkait ketidaksesuaian antara kelancaran operasi pelabuhan dengan keterlambatan pembayaran gaji karyawan.
“Sudah tidak bisa ditolerir lagi, operasional lancar tapi gaji karyawan sering tertunda,” ujar Sumardi dalam wawancara telepon, Jumat (27/9/2024). Sumardi menambahkan bahwa situasi ini sangat ironis mengingat PT LBB seharusnya berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan operasionalnya.
Sumardi juga menyampaikan pengalaman pribadinya sebagai mantan agen kapal yang mempertanyakan proses pembayaran dan pengelolaan keuangan di PT LBB. “Dari pengalaman saya, sebelum kapal sandar, pembayaran harus sudah dilakukan. Ada yang tidak beres dengan manajemen di LBB,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sumardi mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PT LBB. “Kita perlu evaluasi dan audit keuangan yang mendalam. Jika tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin sudah waktunya untuk mengganti direktur,” ucap Sumardi.
Para karyawan PT LBB mengalami kesulitan finansial karena pembayaran gaji yang tidak tepat waktu. Sejak Agustus 2024, mereka belum menerima gaji penuh, dan pada Juli 2024, pembayaran dilakukan secara mencicil, hanya 50% dari total gaji.
Sumardi mengakhiri dengan harapan agar PT LBB dapat segera memperbaiki keadaan ini untuk kebaikan semua pihak yang terlibat. “Karyawan adalah aset perusahaan yang harus dihargai. Kita tidak boleh membiarkan situasi ini berlanjut tanpa ada tindakan konkrit,” pungkasnya. (lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
