Editorialkaltim.com – Fraksi PDIP DPRD Bontang minta pemerintah perketat pengawasan pembangunan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bontang, Winardi, mengatakan proyek infrastruktur harus berdampak langsung kepada masyarakat. Pasalnya masih ada beberapa jalan yang harus diteruskan pembangunannya lantaran jalannya masih berlumpur. Di antaranya, Jalan Gotong Royong, Jalan Masdarling, dan Kampung Timur Bontang Barat.
Selain itu, kata Awin, sapaan akrabnya, pembangunan tugu di Simpang Kusnodo harus dihentikan karena sengketa lahan, belum lagi Tugu PKK di Tanjung Laut juga diperbaiki berulang.
“Dari sini kita bisa lihat kalau pembangunan kita masih kurang pengawasan, maka dari itu kami (Fraksi PDIP) minta pengawasan ketat sejak perencanaan sampai pemeliharaan,” ungkapnya.
Ia menyebut jika persoalan banjir pun belum tuntas. Politisi PDIP ini menilai tata ruang masih lemah.
“Kami mendukung program drainase dan penguatan mitigasi lingkungan termasuk proyek multiyears, namun secepatnya harus direalisasikan,” harapnya.
Lebih lanjut, meskipun pemerintah telah mendapatkan predikat Opini WTP, harus tetap mengevaluasi terkait penyerapan anggaran.
SiLPA pada tahun 2024 sebesar Rp282,15 miliar lebih adalah angka yang masih tinggi dan berdasarkan penyampaian P2APBD TA 2024. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
