Editorialkaltim.com – Rapat paripurna ke-20 yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara, anggota DPRD Fraksi Partai Nasdem, memberikan pandangan umum terkait Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (18/11/2024).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Junaidi ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, pejabat eksekutif daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pandangan umumnya, perwakilan Fraksi Nasdem, Doni Ikwani menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah atas penyusunan Raperda APBD 2025 yang dianggap telah mencerminkan prioritas pembangunan daerah.
“Nota Keuangan sebagai sebagai instrumen yang mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan memprioritaskan belanja yang berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tetapi, kami tetap memberikan beberapa catatan penting untuk memastikan pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien,” ujar perwakilan Fraksi Nasdem ini.
Catatan yang disampaikan Fraksi Nasdem terdiri dari, perencanaan pembangunan dalam setiap kebijakan yang diambil harus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Selanjutnya, Ia menyebut sinergitas antara rencana pembangunan daerah dan nasional adalah kunci keberhasilan implementasi dari perencanaan pembangunan. Pemerintah juga didorong agar melakuka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, termasuk melalui pengangkatan formasi PPPK Tenaga Kesehatan.
Selain itu Pengentasan Kemiskinan juga menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kukar. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan berupaya melalui berbagai program kesempatan kerja kepada masyarakat miskin, menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, dan memfasilitasi pengembangan UMKM.
Dalam rapat paripurna tersebut, pandangan dari Fraksi Nasdem menjadi salah satu dari sejumlah pandangan fraksi yang disampaikan. Adapun masukan dan rekomendasi dari masing-masing fraksi akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyempurnaan Raperda APBD 2025 sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. (Adr/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
