Forum Gratispol Sempat Ricuh, BEM Fisip Unmul Tegaskan di Luar Agenda Diskusi
Editorialkaltim.com – Forum dialog antara mahasiswa dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait program Gratispol berlangsung dinamis dan sempat diwarnai ketegangan sesaat. Meski begitu, kegiatan diskusi tetap berjalan hingga selesai dengan fokus utama penyerapan aspirasi mahasiswa.
Ketua BEM Fisip Universitas Mulawarman Rossa Tri Rahmawati Bahri menegaskan aksi yang muncul di tengah forum bukan bagian dari susunan kegiatan panitia. Ia memastikan forum sejak awal dirancang sebagai ruang diskusi terbuka, bukan panggung aksi tertentu.
“Forum ini murni diskusi terbuka antara mahasiswa dan pemerintah, setiap aksi spontan di luar agenda bukan tanggung jawab panitia kami,” ujarnya, Selasa (31/03/2026), Samarinda.
Rossa menjelaskan, persiapan kegiatan dilakukan lebih dari satu bulan. Upaya tersebut demi menghadirkan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagai narasumber sekaligus membuka ruang komunikasi langsung bersama mahasiswa.
Menurutnya, forum ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan daerah. Ia juga menilai dinamika yang terjadi masih dalam batas penyampaian aspirasi.
“Dinamika dalam forum tetap wajar selama masih dalam koridor penyampaian aspirasi, namun etika dan penghormatan terhadap forum resmi harus dijaga bersama,” katanya.
Ia menambahkan, salah satu isu yang mengemuka dalam diskusi adalah adanya miskomunikasi antara pemerintah, pihak kampus, dan mahasiswa terkait implementasi program Gratispol. Kondisi tersebut dinilai memerlukan perhatian serius, terutama dalam aspek sosialisasi.
Rossa menilai transparansi informasi menjadi kunci agar kebijakan dapat dipahami secara utuh. Tanpa komunikasi yang jelas, potensi kesalahpahaman akan terus muncul di tengah mahasiswa.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya kesesuaian antara perencanaan kebijakan dan kondisi di lapangan. Evaluasi menyeluruh dianggap penting agar program yang dijalankan benar-benar efektif serta tepat sasaran.
“Perlu evaluasi menyeluruh terkait kesesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan, termasuk transparansi anggaran serta dampak terhadap program pendidikan lainnya,” tutupnya.
Ke depan, ia berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dapat berjalan lebih terbuka serta berkelanjutan. Dengan demikian, setiap kebijakan pendidikan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memberikan manfaat maksimal bagi generasi muda.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
