gratispoll
KaltimSamarinda

Firnadi Sebut Rekomendasi BPK Bukan Catatan, Tapi Tuntutan yang Harus Dituntaskan

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Kaltim dari BPK RI bukan berarti proses pengelolaan keuangan daerah telah selesai. Menurutnya, di balik capaian itu, ada tanggung jawab besar untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Rekomendasi yang disampaikan BPK RI itu bukan sekadar catatan, tetapi tuntutan yang harus dituntaskan,” ujar Firnadi usai Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Samarinda, Jumat (23/5/2025).

Baca  Deni Hakim Anwar Dukung Pembangunan Sekolah Bertaraf Internasional di Samarinda

Politisi asal Kukar ini menilai opini WTP memang mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap LHP BPK selalu menyertakan sejumlah catatan penting yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, langkah selanjutnya yang paling krusial adalah bagaimana Pemprov Kaltim, melalui seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan temuan-temuan yang ada. Ia menegaskan, proses ini tidak bisa hanya formalitas atau seremonial belaka.

“Kita tidak ingin rekomendasi itu hanya berhenti di atas kertas. Harus ada langkah nyata, ada indikator pencapaian, dan ada waktu penyelesaian yang jelas,” tegas Firnadi.

Baca  Mimi Meriami BR Pane Dorong Pemprov Kaltim Fasilitasi Pendidikan Pondok Pesantren

Ia pun mendorong agar setiap OPD bertanggung jawab langsung atas temuan di instansinya masing-masing. Pelibatan aktif pimpinan OPD dinilainya penting agar penyelesaian permasalahan berjalan efektif dan tidak berlarut-larut.

“Setiap kepala OPD harus tahu persis apa temuan yang dikenakan kepada mereka dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ini soal komitmen, bukan sekadar administratif,” lanjutnya.

Selain itu, Firnadi mengingatkan bahwa transparansi publik terhadap hasil pemeriksaan BPK juga penting. Masyarakat perlu mengetahui apa saja yang menjadi perhatian BPK dan bagaimana pemerintah menanganinya agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Baca  Ketum PBNU Tekankan Peran Muslimat NU Membangun Kualitas Perempuan

“Pemerintah dan DPRD harus berjalan bersama. Kita butuh sinergi yang kuat agar rekomendasi itu bisa dituntaskan dan tata kelola keuangan kita makin baik,” pungkasnya.(ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button