Nasional

Ecky Awal Mucharam: Peningkatan Utang Luar Biasa, Pertumbuhan Ekonomi Tetap Stagnan

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam (Foto: Dok PKS)

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi utang pemerintah pusat yang terus menggunung. Menurutnya, kondisi saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, dimana utang pemerintah pusat telah mencapai angka yang sangat tinggi.

Ecky menyatakan bahwa kondisi ini merupakan “lampu kuning” bagi keuangan negara.

“Kita sudah berada pada situasi yang sangat kritis. Utang pemerintah pusat sudah berada pada angka yang sangat tinggi. Lampu kuning bagi pemerintah,” ujar Ecky.

Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa utang pemerintah telah meningkat secara signifikan dalam 10 tahun terakhir, dengan peningkatan mencapai lebih dari Rp5.000 triliun sejak tahun 2014.

Baca  Daftar Lengkap Dana Kampanye Awal Caleg DPD Kaltim di Pemilu 2024

Menurut Ecky, penambahan utang tersebut semakin memperburuk kondisi anggaran negara karena utang yang diterbitkan hanya digunakan untuk menambal beban utang lainnya tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pertama, saya ingin menyoroti kondisi utang yang sebenarnya digunakan untuk menambal beban bunga utang yang ada. Defisit keseimbangan primer melebar pada tahun 2015 dan semakin melebar setelah tahun 2019,” ungkap Ecky.

“Di sisi lain, tumpukan utang yang diterbitkan belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, yang stagnan di kisaran 5 persen sejak 10 tahun terakhir,” lanjutnya.

Baca  Kemenkeu: Bansos Pemerintah Sukses Turunkan Tingkat Kemiskinan di Maret 2024

Ecky juga menyoroti risiko yang dihadapi perekonomian jika utang meningkat tanpa diikuti oleh peningkatan ekspor dan penerimaan devisa lainnya. Hal ini, menurutnya, akan membatasi ketersediaan dolar AS untuk membayar utang dan berpotensi mempengaruhi nilai tukar.

Mengenai rasio Debt Service Ratio (DSR), Ecky menegaskan bahwa rasio aman berada pada angka 20 persen.

“Sejak 2015, rasio DSR kita konsisten di atas 24 persen. Memang menurun saat terjadi boom komoditas pada 2020 hingga 2022, namun kondisi ini tidaklah berkelanjutan. Ini merupakan alarm yang nyata bagi fiskal dan perekonomian kita,” tutup Ecky.

Baca  PKS Kritik Iuran Tapera: Kewajibannya Negara Sediakan Rumah, Bukan Pekerja

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia mencatat kenaikan jumlah utang sebesar 1,33% pada awal tahun 2024. Dari data yang dirilis Kementerian Keuangan, tercatat utang pemerintah naik dari Rp 8.144,69 triliun di Desember 2023 menjadi Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button