Editorialkaltim.com – Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, meminta pemerintah kota segera mencari solusi alternatif bagi 250 Tenaga Kerja Daerah (TKD) yang terdampak pemutusan kontrak per 30 Juni 2025.
Permintaan itu disampaikan menyusul beredarnya surat edaran nomor B/800.1.2.2/519/BKPSDM/2025 yang menegaskan penghentian kontrak ratusan TKD. Saeful Rizal menegaskan bahwa mereka adalah bagian dari warga Bontang yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan publik.
“Pemerintah harus mencarikan solusi agar 250 TKD yang terdampak tetap memiliki peluang kerja. Jangan sampai mereka kehilangan mata pencaharian begitu saja,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, Komisi A sebelumnya telah berupaya mencari jalan keluar hingga ke Kementerian Dalam Negeri, namun kebijakan pemutusan kontrak tetap tidak bisa dihindari.
Saeful berharap pemerintah dapat menyiapkan skema alternatif, seperti penempatan di sektor pemerintahan lain atau kerja sama dengan dunia usaha dan industri melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah meningkatnya angka pengangguran di Bontang.
“Harapannya, semua yang terdampak bisa kembali bekerja, baik di lingkungan pemerintahan maupun melalui jalur lain di luar pemerintahan,” pungkasnya. (ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
