Editorialkaltim.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebelum melakukan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih program yang dapat mengakibatkan pemborosan anggaran.
“Kita harus berkomunikasi dengan provinsi sebelum membangun. Jangan sampai terjadi kesalahan koordinasi yang bisa merugikan besar. Misalnya, Pemkot membangun trotoar, lalu beberapa bulan kemudian Pemprov datang dengan program membuat parit di bawah trotoar tersebut, sehingga harus dibongkar lagi. Ini tentu sia-sia dan membuang anggaran,” ujar Samri dalam setelah pertemuan DPRD Samarinda dengan Pemkot terkait Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2026, Kamis (13/02/2025).
Selain itu ia juga mencontohkan kasus yang pernah terjadi beberapa tahun lalu di Jalan DI Panjaitan. Saat itu, Pemkot membangun median jalan dengan keramik setinggi 50–60 cm. Namun, tak lama kemudian, Pemprov melakukan pengecoran jalan dengan ketinggian hampir setengah meter akibat permasalahan banjir. Akibatnya, median jalan yang telah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah akhirnya tertutup dan tidak lagi berfungsi.
“Kalau dari awal sudah ada komunikasi yang baik, maka perencanaannya bisa lebih matang. Seharusnya, kalau memang Pemprov mau mengecor jalan, biarkan mereka menyelesaikan itu dulu, baru kita bangun trotoar dan median jalan. Bukan sebaliknya, karena akhirnya pekerjaan yang sudah selesai jadi sia-sia,” jelasnya.
Ia pun menyampaikan bahwa anggaran pembangunan yang dikeluarkan seharusnya dimanfaatkan secara efektif untuk pembangunan yang benar-benar diperlukan, terutama di daerah pinggiran yang masih memiliki banyak jalan rusak.
“Bayangkan kalau anggaran yang terbuang percuma itu dialihkan untuk perbaikan jalan di daerah yang masih rusak, pasti manfaatnya lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Pemkot dan Pemprov untuk duduk bersama dan berkomunikasi sebelum merencanakan pembangunan agar anggaran dapat dimanfaatkan dengan maksimal,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap agar ke depan, setiap proyek pembangunan yang dilakukan di Samarinda memiliki perencanaan yang lebih matang dan koordinasi yang lebih baik antara Pemkot dan Pemprov, sehingga tidak ada lagi kasus pemborosan anggaran akibat kurangnya komunikasi. (Adr/Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
