KaltimSamarinda

DPRD Samarinda Soroti Pengawasan THR hingga Evaluasi Program MBG

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti (Foto: Editorialkaltim/Salman)

Editorialkaltim.com — Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti pentingnya pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja menjelang Idulfitri. Hal ini disampaikan usai pertemuan rutin komisi dengan mitra kerja yang membahas kesiapan sektor ketenagakerjaan di Samarinda, Senin (2/3/2026).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, meski surat edaran resmi dari kementerian belum diterbitkan, perusahaan tetap diminta mematuhi kewajiban pembayaran THR tepat waktu kepada pekerja.

“Yang penting itu kami inginnya pengawasan untuk THR ini. Walaupun surat edarannya dari kementerian belum ada, THR-nya harus dilaksanakan,” ujar Sri.

Baca  Pemkab Paser Berangkatkan 233 Calon Jemaah Haji

Ia juga mendorong pemerintah untuk memperluas posko pengaduan ketenagakerjaan. Menurutnya, keberadaan posko yang saat ini hanya tersedia di beberapa titik belum mampu menjangkau seluruh pekerja di Samarinda.

“Kami mohon posko pengaduan itu bukan hanya dua titik, tapi mungkin per kecamatan, supaya bisa mengevaluasi kinerja perusahaan seperti apa,” katanya.

Selain persoalan THR, Sri juga menyinggung kondisi ketenagakerjaan di daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran memang menunjukkan penurunan. Namun, ia menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Baca  Maswedi Usulkan Program Beribadah Selama Ramadan di Pertemuan dengan Disdikbud Samarinda

Menurutnya, banyak lowongan pekerjaan yang tersedia, tetapi tidak seluruhnya diminati oleh pencari kerja karena adanya ketidaksesuaian antara harapan pelamar dengan posisi yang ditawarkan perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, Sri turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional.

Ia menilai program tersebut memiliki tujuan baik, namun tetap perlu dilakukan evaluasi apabila ditemukan kendala di lapangan.

Baca  Proses SPMB Dilakukan Secara Digital, Orang Tua Dipastikan Dapat Memantau Secara Real Time

“Kalau sampai ada jamur berarti ada sesuatu. Berarti harus dievaluasi, entah programnya atau tenaga pelaksananya,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Samarinda berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan dapat diperkuat agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi serta program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara optimal. (sal/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button