Editorialkaltim.com – Tahap awal pembahasan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi di DPRD Kota Samarinda langsung diwarnai sejumlah catatan. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkap ada usulan penambahan objek retribusi baru dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) selain penyesuaian tarif yang sudah berjalan.
Rohim menjelaskan, usulan itu muncul seiring adanya tambahan layanan yang kini diberikan Pemerintah Kota Samarinda. Namun, ia menegaskan pembahasan masih berada di tahap awal sehingga DPRD perlu mendengar penjelasan teknis yang lebih rinci dari masing-masing OPD.
“Ini baru pembicaraan pertama. Jadi kita dengar dulu apa yang diinginkan OPD, termasuk usulan penambahan objek retribusi karena ada tambahan layanan,” jelas Abdul Rohim, Kamis (4/12/2025).
Di sisi lain, Rohim menuturkan ada dua hal yang menjadi garis besar perhatian DPRD. Pertama, penambahan objek retribusi maupun penyesuaian tarif jangan sampai menyasar kelompok masyarakat kecil. Kedua, ruang penyesuaian tarif lebih tepat diarahkan ke entitas usaha dan kelompok ekonomi kuat yang dinilai mampu menanggung beban tersebut.
“Kami minta agar layanan yang berkaitan dengan masyarakat menengah ke bawah tidak dinaikkan. Sebaliknya, untuk entitas usaha menengah ke atas itu yang mesti dipelototi dan bisa dinaikkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh ditempuh tanpa perhitungan matang. Pemerintah diminta berhati-hati agar penyesuaian tarif tidak justru menekan daya beli dan aktivitas ekonomi warga.
“Kita tidak mau target peningkatan PAD membuat masyarakat terbebani di tengah kondisi ekonomi yang berat. Itu yang paling kami jaga,” ujarnya.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
