Editorialkaltim.com – Instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga 2026 berpotensi memengaruhi jalannya program pembangunan di daerah. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengingatkan agar kebijakan ini tidak justru mengorbankan kesejahteraan warga yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Menurutnya, penyesuaian anggaran memang harus dilakukan. Namun tanpa perencanaan matang, banyak program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bisa terhambat.
“Anggaran boleh dipangkas, tapi jangan sampai pelayanan masyarakat ikut berkurang. Kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan harus tetap diutamakan,” tegasnya.
Sani menambahkan, kebijakan efisiensi ini masih menunggu aturan teknis lebih lanjut. Karena itu, perencanaan APBD Kota Samarinda ke depan perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas.
Di sisi lain, ia menaruh harapan besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang pembangunan. Tren positif terlihat dari capaian PAD yang terus meningkat setiap tahun. Meski begitu, ia mengingatkan agar peningkatan itu tidak menambah beban baru bagi masyarakat.
“PAD kita tumbuh baik, bahkan sudah menembus triliun. Tapi jangan sampai pemasukan daerah membuat warga semakin berat. Pembangunan harus berjalan, tapi masyarakat juga harus merasa terbantu,” tandasnya. (nit/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
