Editorialkaltim.com – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti permasalahan parkir liar yang kerap terjadi, terutama di sekitar Pasar Ramadan di GOR Segiri. Ia menyebut banyak masyarakat masih memilih parkir di tempat tidak resmi, meskipun pemerintah telah menyediakan lahan parkir yang resmi dan dikelola oleh dinas terkait.
“Sering kali kita melihat parkir di luar yang tidak bertanggung jawab, sehingga tarif parkir bisa mencapai lebih dari Rp5.000. Ini adalah dilema yang selalu terjadi. Pemerintah sudah menyediakan parkir resmi, tetapi masyarakat tetap memilih tempat yang tidak resmi,” ujar Deni Hakim Anwar, Rabu (12/03/2025).
Menurutnya, salah satu faktor utama yang membuat masyarakat enggan menggunakan parkir resmi adalah jaraknya yang dianggap terlalu jauh. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat agar lebih tertib dalam memarkirkan kendaraannya.
“Kami belum berkoordinasi dengan pihak terkait, tetapi ke depan kami ingin memastikan bahwa himbauan ini dijalankan. Masyarakat harus diarahkan untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan agar ada distribusi pendapatan yang masuk ke Pemerintah Kota,” lanjutnya.
Deni juga menilai keberadaan juru parkir (jukir) liar yang sering menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk tempat parkir. Hal ini jelas tidak diperbolehkan dan akan menjadi fokus pemantauan DPRD Samarinda.
“Kami akan memastikan kepada Dinas Perhubungan terkait pengelolaan jukir ini. Seharusnya mereka adalah binaan dari Dishub, tetapi kenyataannya mereka masih menggunakan trotoar dan jalan yang seharusnya bukan untuk parkir. Oleh karena itu, nanti kita akan pantau lokasi-lokasi parkir agar distribusinya lebih jelas,” pungkasnya. (Adr/Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
