Editorialkaltim.com – Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Samarinda 2025 disahkan dengan nilai Rp5,8 triliun, perhatian kini tertuju pada efektivitas pelaksanaannya di sisa waktu tiga bulan menuju akhir tahun.
Pengesahan APBD-P ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebagai dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan direalisasikan sebelum tahun anggaran berakhir.
Namun di balik pengesahan tersebut, tantangan baru muncul setelah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melakukan perombakan besar-besaran di tubuh birokrasi. Sebanyak 329 Aparatur Sipil Negara (ASN) dirotasi dan dilantik ke berbagai posisi strategis.
Langkah itu dinilai sebagai upaya penyegaran untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Tapi di sisi lain, perubahan besar ini menuntut adaptasi cepat agar ritme kerja antarorganisasi tetap selaras.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, meminta Pemkot segera memetakan dan mematangkan program agar pelaksanaan APBD-P berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Orang baru, tenaga baru memang harus menyesuaikan diri, tapi waktu kita terbatas. Jadi ASN yang baru dilantik harus langsung menyesuaikan ritme kerja di instansinya,” tegas Ismail, Sabtu (11/10/2025).
Menurutnya, restrukturisasi yang dilakukan Wali Kota justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan performa birokrasi. ASN baru diharapkan membawa semangat dan ide segar dalam menjalankan program pemerintahan.
“Biasanya pejabat baru punya semangat tinggi dan ingin menunjukkan kinerja terbaik. Kami di DPRD mendukung semangat itu, asal tetap fokus pada target yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Ismail juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi agar perubahan struktur tidak menghambat pelaksanaan program. Adaptasi cepat, katanya, menjadi kunci agar realisasi APBD-P bisa maksimal meski waktu pelaksanaan singkat.
“Koordinasi antarperangkat daerah harus segera dilakukan. Jangan sampai restrukturisasi malah jadi alasan lambatnya serapan anggaran,” imbuhnya.
Ia menegaskan, DPRD Samarinda akan terus mengawasi pelaksanaan APBD-P untuk memastikan setiap anggaran digunakan sesuai prioritas masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus memantau prosesnya. APBD-P ini bukan sekadar soal angka, tapi soal kepercayaan publik bahwa anggaran dijalankan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.(nit/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
