Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Samarinda baru saja melaksanakan audiensi dan hearing dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta sejumlah media di kantor DPRD Samarinda pada Selasa (17/9/2024).
Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, mengungkapkan periodesasi PWI dan DPRD berlangsung hampir bersamaan, sehingga pertemuan ini dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama sebagai mitra kerja dan sebagai wadah silaturahmi untuk menguatkan komunikasi antara pengurus PWI dan berbagai media dengan DPRD.
Dua agenda utama dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, PWI berupaya hearing dengan DPRD sebagai langkah memperjuangkan anggaran publikasi, yang penting untuk kesejahteraan wartawan.
“Kesejahteraan wartawan terjamin, khususnya bagi yang memiliki kompetensi,” ungkap Abdurrahman.
“Kedua hal tersebut sangat dipengaruhi dari bisnis media. Salah satu mitra bisnis adalah DPRD,” imbuhnya dalam wawancara.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal PWI mengusulkan agar APBD Samarinda mengalokasikan anggaran sebagai perlindungan ketenagakerjaan bagi para wartawan di PWI, khususnya mereka yang sudah berkompetensi.
“Jadi itu memang tugas kami karena tidak semua media memiliki kemampuan untuk melindungi karyawannya,” jelasnya.
Usulan tersebut dirancang untuk mengakomodir perusahaan media yang terverifikasi dengan wartawan yang berkompeten dan juga semua media tanpa terkecuali, selama media tersebut mengikuti aturan yang ada.
“Media-media yang belum terverifikasi akan kami dorong untuk memenuhi kualifikasi yang ada,” tegas Abdurrahman.
Ketua sementara DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya silaturahmi dan keterbukaan informasi dari sekretariat DPRD Samarinda kepada media.
Helmi juga mengungkapkan beberapa usulan dari media mengenai kegiatan yang diadakan oleh sekretariat DPRD Samarinda akan diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi dari setiap kegiatan yang ada.
“Termasuk keterbukaan mengenai informasi saat RDP dengan dinas-dinas. Mereka meminta diberikan kesempatan untuk hadir,” ungkap Helmi.
Helmi menambahkan apa yang diajukan oleh media selaras dengan yang diharapkan oleh DPRD Samarinda, menekankan bahwa keterbukaan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan DPRD bukan hal yang mengikat sehingga siapapun, khususnya media, senantiasa diperkenankan mengikutinya.
“Saya kira selama kita telah memberikan kesempatan kepada para media untuk itu, kami sepakat,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
