Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda berencana membahas lebih lanjut peraturan daerah (Perda) terkait status rumah biliar di Samarinda. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Shahronny Pasie, menegaskan rumah biliar bukanlah tempat hiburan, sebagaimana telah dijelaskan dalam aturan perda yang berlaku.
“Pembahasan kita hari ini terkait pengembangan atlet, namun kami juga tidak menutup pintu bagi para pelaku usaha. Perda kita sudah memperjelas bahwa rumah biliar bukan tempat hiburan. Ke depannya, jika pemilik tempat biliar tidak melakukan pembinaan atlet, perlu ada kejelasan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama menjelang bulan Ramadan,” ujar Shahronny Pasie.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Rapat Hearing DPRD Samarinda yang membahas operasional sarana olahraga biliar di bulan suci Ramadan 2025, di Ruang Rapat Utama lantai 2 Kantor DPRD Samarinda, Jumat (28/02/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Persatuan Olahraga Biliar Samarinda (POBSI), Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Rapat berlangsung
Lebih lanjut, Ia juga menambahkan persoalan terkait surat edaran penutupan rumah biliar selama bulan Ramadan telah berlangsung selama beberapa tahun dan sering menimbulkan polemik. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menyelesaikan pembahasan ini agar pembinaan atlet dan usaha rumah biliar dapat berjalan dengan jelas.
Dengan adanya pembahasan tersebut, diharapkan aturan terkait operasional rumah biliar dapat lebih diperjelas sehingga tidak ada lagi polemik di masa mendatang, khususnya saat bulan Ramadan. (Adr/Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
