DPRD PPU Soroti Stunting, ASN Dinilai Abai Posyandu
Editorialkaltim.com – Masalah stunting di Penajam Paser Utara (PPU) kembali jadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (28/5/2025). Ketua Pansus LKPJ DPRD PPU, Thohiron, menyoroti rendahnya kesadaran kalangan ASN dan P3K untuk membawa balita mereka ke posyandu.
Menurut Thohiron, masih banyak pegawai pemerintah yang beranggapan bahwa posyandu hanya ditujukan untuk masyarakat kelas bawah. Padahal, layanan tersebut bersifat inklusif dan terbuka bagi semua golongan.
“Ini kekeliruan besar. Posyandu adalah hak semua warga, tidak terbatas pada latar belakang ekonomi,” ujarnya di gedung DPRD PPU.
Ia menilai persepsi keliru itu menjadi salah satu penyebab cakupan penimbangan balita belum mencapai target nasional 90 persen. Tahun 2024, capaian posyandu baru menyentuh 80 persen, dengan prevalensi stunting masih tinggi di angka 14,90 persen.
Stunting disebut sebagai masalah serius karena menyangkut masa depan sumber daya manusia.
Namun upaya pencegahannya terhambat oleh partisipasi yang belum maksimal, termasuk dari kalangan yang seharusnya lebih sadar akan pentingnya kesehatan anak.
Thohiron berharap pemerintah daerah lebih aktif mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, terutama pegawai negeri, soal pentingnya memanfaatkan layanan posyandu secara rutin.
Ia juga meminta agar kampanye layanan kesehatan tidak hanya difokuskan pada warga miskin.
“Kita tidak bisa menurunkan angka stunting kalau kelompok terdidik sekalipun masih menganggap posyandu bukan untuk mereka,” tegasnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
