DPRD PPU Koordinasi dengan Kemenkeu Demi Pemerataan Kesejahteraan Warga
Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menegaskan bahwa pertemuan dengan Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan (DJKP) Kementerian Keuangan RI bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk koordinasi penting antara pemerintah daerah dan pusat. Tujuannya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat PPU benar-benar terdistribusi secara adil dan merata.
Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta, Rabu (16/7/2025), dan dihadiri pula oleh Bupati Mudyat Noor serta jajaran pimpinan DPRD lainnya. Dalam kesempatan itu, DPRD PPU menyampaikan aspirasi masyarakat Benuo Taka agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan nasional, terutama sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami ingin memastikan masyarakat kami juga mendapat perhatian dalam pembangunan. Jangan sampai hanya pusat yang maju, sementara daerah sekitarnya tertinggal,” ujar Raup dalam pertemuan itu.
Ia menjelaskan, mayoritas pergerakan ekonomi masyarakat PPU saat ini masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, sinergi dengan Kemenkeu sangat diperlukan agar alokasi anggaran yang direncanakan bisa benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“APBD adalah tulang punggung pembangunan kami. Tapi tanpa dukungan pusat, target distribusi kesejahteraan akan sulit tercapai,” tambahnya.
Melalui koordinasi ini, Raup berharap pemerintah pusat bisa memberikan ruang lebih luas bagi daerah seperti PPU agar dapat mengakses kebijakan fiskal yang mendorong pemerataan pembangunan.
“Kami ingin pembangunan ini inklusif, tidak hanya untuk pusat IKN tapi juga untuk masyarakat yang berada di sekitarnya,” tegasnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
