DPRD PPU Dorong Pembangunan Pertanian Lewat 133 Usulan Pokok Pikiran
Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi menyerahkan 1.125 usulan pokok pikiran (pokir) kepada Pemerintah Kabupaten dalam forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD 2025-2029 dan Musrenbang RKPD 2026, Kamis (27/3/2025). Dari ribuan usulan tersebut, sektor pertanian dan perkebunan mendapat porsi besar dengan 133 usulan yang menekankan penguatan infrastruktur dan ketahanan pangan daerah.
Usulan-usulan pokir ini merupakan hasil serap aspirasi masyarakat dari berbagai kecamatan dan desa di PPU. Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi perhatian serius DPRD karena menyangkut hajat hidup mayoritas warga.
“Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi, embung, serta waduk pengatur air menjadi prioritas utama kami. Ini penting untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian,” ujar Raup.
Selain infrastruktur, DPRD juga mendorong bantuan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan bibit agar hasil panen petani meningkat secara signifikan. Raup menyebutkan, pengendalian harga pasca panen juga menjadi perhatian agar petani tidak merugi saat musim panen raya.
“Petani sering kali rugi karena harga anjlok saat panen. Maka penguatan sistem distribusi dan kemitraan dengan pelaku usaha pertanian harus diperkuat,” tegasnya.
DPRD juga mendorong Pemkab agar membuka ruang kerja sama lebih luas dengan pelaku usaha, termasuk koperasi dan BUMDes, guna menampung hasil produksi petani sekaligus menciptakan sistem pemasaran yang stabil dan berkelanjutan.
Bupati PPU, Mudyat Noor, yang membuka langsung forum konsultasi publik tersebut, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan pokok pikiran DPRD.
“Kami akan kaji dan masukkan dalam rencana kerja daerah. Sektor pertanian memang menjadi salah satu prioritas pembangunan ke depan,” katanya.
Dari total 1.125 usulan, sebagian besar memang didominasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (574 usulan), namun sektor pertanian berada di posisi ketiga terbanyak. Hal ini dinilai menunjukkan betapa strategisnya pertanian dalam pembangunan PPU yang berorientasi pada ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.
Forum ini juga dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekda Tohar, para kepala SKPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
DPRD berharap, sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan PPU yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.(ndi/adv)
