DPRD PPU Dorong Evaluasi Sistem Zonasi PPDB untuk Kurangi Keluhan Masyarakat
Editorialkaltim.com – Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Jamaluddin. Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini karena banyaknya keluhan yang disampaikan orang tua siswa setiap tahunnya.
Menurut Jamaluddin, salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara wilayah zonasi dengan jarak rumah siswa ke sekolah. Beberapa siswa yang tinggal dekat sekolah justru tidak diterima dan harus mendaftar ke sekolah yang lebih jauh.
“Kebijakan ini menjadi keluhan masyarakat saat reses beberapa waktu lalu. Banyak orang tua yang mengeluhkan ketidaksesuaian zonasi,” ungkap Jamaluddin.
Ia mencontohkan kasus di SMAN 5 PPU di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam. Sekolah ini dirancang untuk menampung siswa dari SMPN 9 PPU di Kelurahan Saloloang dan SMPN 5 PPU di Desa Girimukti. Namun, ada siswa dari Saloloang yang tidak diterima, sehingga harus mencari sekolah lain yang berlokasi lebih jauh.
“Seharusnya wilayah Saloloang masuk dalam zonasi SMAN 5, tetapi ada anak-anak dari sana yang tidak diterima dan akhirnya harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bersekolah,” jelasnya.
Jamaluddin berharap di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan zonasi ini dapat diperbaiki untuk mengatasi permasalahan yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di PPU.
“Kami berharap pemerintahan Presiden Prabowo dapat memberikan solusi agar kebijakan zonasi PPDB lebih efektif dan tidak menyulitkan masyarakat,” tutupnya.(lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
