Editorialkaltim.com – Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menjadi fokus perhatian antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), melalui Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kutim. Saat ini, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV) sedang berlangsung, guna disahkan menjadi Perda Kutim tentang P2HIV.
Anggota DPRD Kutim, Ramadhani, dalam pertemuan usai gelaran Sosialisasi Perda di Gedung BPU Kecamatan Sangatta Utara pada Senin, 30 Oktober 2023, mengungkapkan keprihatinannya atas penyebaran HIV di Kutim. “Penyebaran HIV di Kutim cukup mengkhawatirkan dan perlu penanganan serius,” ujar Ramadhani.
Meskipun pemerintah telah mengambil langkah penutupan lokasi prostitusi, Ramadhani menyoroti bahwa maraknya aktivitas manusia yang ditunjang oleh layanan sosial media saat ini dapat memudahkan penyebaran penyakit HIV. “Kami khawatir dengan pertemuan yang terjadi melalui media sosial dapat mempercepat penyebaran HIV,” tambah Ramadhani.
Ramadhani berharap bahwa dengan terbentuknya Raperda P2HIV, masyarakat akan menjadi lebih sadar akan bahaya penyakit HIV/AIDS dan berperan aktif dalam meminimalisir penyebarannya. “Kami berusaha agar raperda ini selesai tahun ini, sehingga tahun depan sudah dapat dilaksanakan,” harap Ramadhani.
Ramadhani juga mengimbau kepada Dinas Kesehatan untuk menyediakan fasilitas pencegahan HIV, serta Dinas Sosial untuk menertibkan dan memulangkan orang luar yang terinfeksi. “Langkah ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran HIV di Kutim,” ujar Ramadhani.
Pembahasan Raperda ini merupakan langkah penting yang diambil oleh DPRD Kutim dan Pemkab dalam menghadapi tantangan penyebaran HIV/AIDS di daerah tersebut. (lin/adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
