DPRD Kukar Gelar Rapat Paripurna Bahas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025
Editorialkaltim.com – Rapat Paripurna DPRD Kutai Kartanegara ke-18, Pejabat Sementara (PJS) Bupati Kutai Kartanegara, Bambang Arwanto, menyampaikan Nota Keuangan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (18/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Junaidi dan didampingi oleh Wakil Ketua I Abdul Rasid, Wakil Ketua II Junadi, dan Wakil ketua III Aini Faridah.
Dalam sambutannya, Arwanto menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2025 dilakukan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan orientasi pada visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. “RAPBD disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan riil daerah serta dijabarkan pada RKPD setiap tahunnya,” ujarnya.
Arwanto mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan daerah Kukar untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp7,31 triliun. Ini termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp1,09 triliun, dengan komponen dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sementara itu, Pendapatan Transfer diperkirakan mencapai Rp6,21 triliun, yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.
Lebih lanjut, Arwanto menjelaskan bahwa postur anggaran belanja daerah mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Meski terdapat potensi defisit, hal ini dapat diatasi melalui penerimaan pembiayaan daerah, seperti pemanfaatan SiLPA,” terangnya.
Untuk tahun anggaran 2025, Pemkab Kukar memprioritaskan beberapa program strategis, antara lain Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, serta Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
Di akhir sambutannya, PJS Bupati menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran agar tercapai keselarasan dan keterpaduan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian target pendapatan daerah terkait dengan informasi terbaru mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2025.
“Melalui berbagai program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan, kami berharap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kukar,” pungkas Arwanto.(Roro/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
