DPRD Kritik MPP, Pelayanan Dinilai Belum Terintegrasi
Editorialkaltim.com – Mall Pelayanan Publik (MPP) Bontang yang berada di lantai 4 Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin) mendapatkan sorotan dari anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Baktiar Wakkang. Meskipun telah diresmikan pada Selasa, 11 Oktober 2022, Wakkang menilai bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelayanan MPP. Kritik tersebut muncul setelah mendengar keluhan dari masyarakat tentang beberapa gerai yang sering tutup.
Dalam sebuah pernyataan terbaru, Wakkang menekankan, “Kami melihat adanya ketidakseriusan dalam pengelolaan MPP. Banyak masyarakat yang kecewa karena pelayanan tidak konsisten. Ini harus segera diperbaiki.” Beliau juga mengkritik adanya layanan yang masih beroperasi di kantor-kantor pemerintah, yang seharusnya sudah terintegrasi di MPP.
MPP Bontang, yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi bersama Walikota Bontang Basri Rase, diharapkan menjadi pusat layanan administratif yang efisien. Namun, ketidakoptimalan layanan saat ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.
Wakkang menambahkan, “Dengan anggaran besar yang dikeluarkan tahun ini, seharusnya MPP sudah memiliki fasilitas yang memadai. Tapi kenyataannya, masih banyak yang harus ditingkatkan.” Hal ini menunjukkan bahwa MPP belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi sebagai pusat layanan terpadu.
Di MPP terdapat 40 gerai layanan yang mencakup instansi pemerintahan dan vertikal. Namun, realisasi dan efektivitas layanan tersebut masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Bontang.
DPRD Bontang berencana untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam mengatasi masalah ini. Wakkang berharap, dengan peningkatan layanan dan fasilitas, MPP dapat benar-benar menjadi simbol kemudahan layanan publik yang dijanjikan. (lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
