Editorialkaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Fuad Fakhruddin menekankan agar proses hukum yang tengah berlangsung antara Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi gugatan yang dilayangkan Yayasan Melati kepada Gubernur Kaltim terkait bangunan dan fasilitas pendidikan yang telah dibangun yayasan tersebut.
“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita duduk dengan kepala dingin, dan kita berharap supaya jangan sampai mengganggu proses belajar-mengajar,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Gugatan dari Yayasan Melati didaftarkan pada Rabu (3/9/2025) di Pengadilan Negeri Samarinda. Klasifikasi perkara: Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara 80/Pdt.G/2025/PN Smr. Yayasan Melati menggugat Gubernur Kaltim Rp68 miliar. Menurut Fuad, kedua belah pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan. Ia menekankan selama proses tersebut berlangsung, fokus utama pendidikan harus tetap diutamakan.
“Kita hargai proses yang berjalan karena dari putusan itulah hasil akhir, dan ini jangan sampai berlanjut lagi dengan tuntutan-tuntutan baru. Nanti enggak selesai-selesai gitu loh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan persoalan ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik agar tidak menimbulkan masalah baru. Selain itu, langkah ini penting untuk meminimalisir sentimen negatif yang dapat memecah persatuan antar-institusi.
“Kita harap persoalan yang terus berlanjut ini segera selesai dan jangan sampai ego yang kita tunjukkan di hadapan masyarakat. Karena ini adalah kepentingan bersama,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
